Bandung Barat-MC-"Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) adalah garda terdepan yang harus di lindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,"kata kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat (KBB),Maulana Ridwan,saat menggelar Buka bersama (Bukber) dan diskusi tentang BPJS ketenagakerjaan bersama Forum Diskusi Rukun Tetangga Rukun Warga (FDRTRW) KBB, bertempat di rumah makan TNT, Jalan Raya Padalarang-Cisarua, KBB, Jawa Barat. Senin (18/4/2022) malam
Menurutnya,Rt atau RW adalah elemen yang paling penting, karena mereka adalah garda terdepan atau ujung tombak.
"Suksesnya kabupaten atau desa terletak di RT atau RW, sementara pemerintah paling depan belum terlindungi, " ujarnya
BPJS Ketenagakerjaan itu bertransformasi, awal namanya Jamsostek, dulu atura 392 atau Jamsostek hanya mengkaper pekerja Formal, seperti karyawan Pabrik, Jelasnya
"Setelah bertransformasi Jamsostek itu menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2004 menjadi sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN), " tambahnya
Di masyarakat,pekerja apapun,bekerja apapun, dimana pun harus di Kapper sama BPJS Ketenagakerjaan, termasuk RT dan RW, pungkasnya
Sedangkan menurut ketua FDRTRW KBB, Hadi Hardianto mengatakan,Langkah yang kita tempuh agar para RT dan RW di KBB mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan adalah kita telah mengajukan audent dengan Plt bupati KBB, tapi karena kesibukan kita diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB.
"Respon cukup baik, dan kita akhirnya dipertemukan dengan komisi 1 DPRD KBB, " ujarnya
Hadi berharap semua RT dan RW di KBB dapat terkaper oleh jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, karena sangat bermanfaat untuk resiko kerja saat ini.
Menurut wakil ketua FDRTRW KBB,Wa Asto,Pergerakan FDRTRW sebelum Audent denga DPRD, kita mengadakan sosialisasi tentang BPJS ketenagakerjaan di Paku haji.
"Kita juga melakukan Sonding dengan APDESI kecamatan Ngamprah, supaya BPJS ketenagakerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan dipercepat, "jelasnya
" Titik akhirnya kita melakukan Audent dengan DPMD KBB, komisi 1 DPRD KBB, disitu kita mengajukan agar BPJS ketenagakerjaan itu bisa dianggarkan dalam APBD, seperti daerah lain yang sudah melaksanakannya, contohnya daerah Banjar dan Ciamis, "ujarnya
Wa Asto berharap dengan Kaloborasi antara DPMD, Komisi 1 DPRD KBB dan semua Sekolder program ini dapat berjalan dengan lancar.
Reporter ;Hendy irawan